Keberadaan BPSK Sangat Strategis Lindungi Konsumen

Keberadaan BPSK Sangat Strategis Lindungi Konsumen

Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah khususnya di Kabupaten Sumedang dipandang strategis dalam melindungi konsumen mengingat BPSK merupakan lembaga yang memiliki peranan sebagai ujung tombak di lapangan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati H Eka Setiawan dalam sambutannya yang disampaikan Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Encep Sudirjo saat menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah di Ruang cakrabuana IPP, Selasa (26/1).

Rombongan yang terdiri atas 13 orang anggota DPRD Kabupaten Batang, 2 orang unsur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, dan 2 orang dari Sekretariat DPRD tersebut bermaksud mengadakan studi banding mengenai perlindungan konsumen. ”Latar belakangnya adalah di daerah kami sekarang sedang marak-maraknya usaha leasing yang tidak sedikit menimbulkan permasalahan akibat konsumen yang tidak mengerti hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, di sinilah perlu adanya perlindungan konsumen,” ujar H Imam Teguh Raharjo selaku ketua rombongan yang juga Ketua DPRD Kabupaten Batang .

Selain itu, lanjutnya, Raperda Perlindungan Konsumen adalah salah satu dari lima Raperda yang dibuat atas inisiatif DPRD. “Walau narasinya sudah ada, kami masih perlu tambahan materi dalam menyusun Raperda ini. Salah satu daerah yang menurut kami sudah bagus dalam menangani masalah konsumen adalah Sumedang,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya merasa perlu mendatangi langsung untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. “Kami mohon agar Pemkab Sumedang berkenan berbagi dengan kami mengenai perlindungan konsumen yang menjadi tujuan kami datang ke sini,” imbuhnya.

Dalam sambutan tertulisnya Wakil Bupti H Eka Setiawan berharap pertemuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dialog aspiratif serta menjalin komunikasi timbal balik khususnya tentang perlindungan konsumen termasuk menegakkan hak-hak konsumen di dalamnya.

Wabup mengatakan, dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha baik melalui lembaga peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum maupun melalui lembaga di luar pengadilan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang dalam hal ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Di Kabupaten Sumedang sendiri, BPSK telah dibentuk melalui Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 804/M-DAG/KEP/7/2014 Tanggal 15 Juli 2014 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dikatakan, setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, bisa mengajukan permohonan untuk penyelesaian sengketa baik secara lisan maupun tertulis melalui Sekretariat BPSK yang membidangi penerimaan pengaduan konsumen untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk atau besarnya ganti rugi yang dialami konsumen sehingga menjamin tidak akan terjadi kembali atau terulang kerugian bagi konsumen.

sumber : bagian hukum setda sumedang